Fakta Warga Mesuji Diberondong Peluru Brimob

Berita Lampung - Fakta Warga Mesuji Diberondong Peluru Brimob ; Sejumlah warga Desa Sritanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, mengaku diberondong aparat Brimob (polisi) dalam konflik lahan sawit dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo.

Pengakuan ini disampaikan sejumlah warga Sritanjung yang menjadi saksi dalam peristiwa berdarah bentrokan warga Tanjung Raya dengan aparat keamanan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), 10 November silam.

"Saya waktu itu naik motor dengan kawan mau ke pabrik. Lalu, dari jauh ada petugas. Tiba-tiba, petugas (polisi) itu menembaki kami tanpa sebab. Saya kaget dan langsung lari, kaki saya tertembak. Panik, sampai-sampai saya tidak tahu nasib kawan," ujar Herun Sandiadi (18), warga Kagungan Dalam, yang menjadi korban penembakan membabi buta aparat kepolisian, 10 November silam.

Dalam kejadian itu, satu warga, Zaelani, yang adalah tetangga Herun tewas tertembak di kepala. Enam lainnya, termasuk dia, luka-luka.

Dalam peristiwa ini, hampir semua warga menyaksikan beberapa anggota Brimob Kepolisian Negara RI menembaki warga dengan membabi buta memakai peluru karet dan peluru tajam.

"Tanpa ada peringatan sama sekali. Warga yang datang ke kantor untuk menanyakan nasib Hendri (warga) yang ditangkap aparat dan motornya dirusak tahu-tahu langsung ditembaki aparat. Bohong kalau di teve-teve bilang ada tembakan peringatan," tutur Minarni (47), warga lainnya, Jumat (16/12/2011) sore.

Petani Mesuji Korban Aparat Masih Sekarat
Muslim, 18 tahun, petani korban penembakan brutal aparat keamanan di areal perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo, masih dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, 17 Desember 2011. Darah masih mengucur dari luka bekas tembakan aparat pada 10 November 2011 lalu. “Anak saya masih sekarat. Sudah lebih dari sebulan tergolek lemah,” kata Rundam, ibu korban, saat ditemui Tempo di ruang peralatan, Sabtu 17 Desember 2011.

Muslim, warga Suku I Desa Sritanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, menderita luka tembak di bagian kaki kanan. Peluru menembus tulang kering korban dan menyisakan lubang menganga dengan diameter 6 sentimeter. Selama dirawat korban terus mengerang kesakitan dan sesekali tidak sadarkan diri.

Remaja tamatan sekolah dasar itu ditembak pada 10 November 2011 lalu saat hendak merampas mayat Zailani, 45 tahun, yang tewas ditembak anggota polisi. Muslim yang tidak begitu lancar berbahasa Indonesia itu marah karena mayat pamannya diseret dan dilempar ke dalam mobil. “Anak saya ditembak dari jarak yang sangat dekat. Semoga tidak cacat seumur hidup,” tutur Rundam lirih.

Muslim awalnya dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Tapi sejak 7 Desember 2011 dipindah ke Rumah Sakit Immanuel. Selama dirawat, Rundam mengaku mendapat bantuan Rp 10 juta dari Polda Lampung dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. “Tapi uang itu sudah habis tergerus untuk beli obat dan keperluan selama menjaga di rumah sakit,” katanya.

Muslim merupakan salah satu korban penembakan brutal aparat di Divisi II Perkebunan PT BSMI Mesuji. Peristiwa berdarah itu menyebabkan satu orang tewas dan melukai empat orang lainnya. Aksi itu dibalas warga dengan membakar mes dan kompleks perkantoran perusahaan itu.

Dua orang anggota polisi Ajun Komisaris Polisi Wetman Hutagaol dan Ajun Inspektur Satu Dian Permana dinilai terlibat dalam penembakan brutal itu. Keduanya dipenjara selama 1 hari dan ditunda lima kali kenaikan pangkat. “Hukuman itu tidak setimpal. Semestinya mereka diseret ke meja hijau karena menyebabkan orang lain tewas,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Indra Firsada.

Waduh Berita soal Mesuji Ngaco, PT Silva

Berita Lampung - Waduh Berita soal Mesuji Ngaco, PT Silva : Ahmad Safari dari Humas PT Silva Inhutani Lampung mengatakan, pemberitaan soal tuduhan pembantaian di Mesuji, Lampung, yang dibuat di Jakarta banyak yang ngaco. "Banyak yang tidak berdasar dan dicampur aduk faktanya," tukasnya, Jumat (16/12/2011).
Ia mencontohkan, sebelumnya disebut-sebut di sejumlah media terjadi 30 korban tewas akibat pembantaian aparat. Tuduhan yang dilayangkan lembaga adat Megou Pak ini terutama mengarah kepada institusinya.

"Ini sangat tidak benar. Tidak sampai sebanyak itu. Tidak tahu jika ini digabungkan dengan kejadian lain di daerah lainnya," tukasnya.

Ia menambahkan, konflik lahan di Register 45 yang dikuasai PT Silva Inhutani tercatat hanya mengakibatkan dua korban tewas.

"Itu pun karena terpaksa karena aparat mencoba melindungi diri dan mencegah warga (perambah) berbuat rusuh," tuturnya.

Tidak seperti yang disebut sejumlah media sebelumnya, ia menegaskan, PT Silva Inhutani bukan milik pengusaha Malaysia serta tidak mengembangkan sawit. PT Silva merupakan anak perusahaan PT Bumi Waras. Jenis tanaman industri yang dikembangkan adalah akasia dan karet. "Untuk itu, kami berharap media meluruskan ini," tukasnya.

Kronologis Konflik Lahan di Mesuji Lampung

Berita Lampung - Kronologis Konflik Lahan di Mesuji Lampung : Baru-baru ini sejumlah warga Mesuji mengungkap tragedi pembantaian petani di daerah mereka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah perusahaan perkebunan. Di depan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta mereka mengatakan sebanyak 30 warga dibantai yang dipicu sengketa lahan di Mesuji, Lampung.

Sengketa lahan di di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moro-moro, Pelita Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektare di Kawasan Register 45. Kedua, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat.

Para pelapor yang mengadu ke DPR Rabu lalu (14/12) itu adalah warga yang mendiami Kawasan Register 45 di Alpa 8 atau yang mereka sebut Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mesuji Timur. Mereka merupakan korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak 1996. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu berakhir pada 2024.

Sebelumnya lahan seluas 43.900 hektare Kawasan Register 45 itu dikelola oleh PT Inhutani V hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva anak usaha Sungai Budi Group dan berganti menjadi nama PT Silva Inhutani. Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT Silva.

Pada 1997 sejumlah warga mulai mendiami kawasan yang ditanam sengon dan tanaman industri lain peninggalan PT Inhutani V. Mereka menebangi tanaman yang ada di kawasan itu hingga gundul. “Jumlahnya masih sedikit. Sebagian mereka membuka usaha tambal ban di tepi Jalan Lintas Timur Sumatera,” karta Sumarno, salah seorang warga Moro-moro.

Perambah marak berdatangan setelah tahun 1999. Mereka datang dari berbagai daerah sepeti Lampung Timur, Tulangbawang, Metro bahkan dari Jawa Barat, Bali, dan Makassar. “Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama mereka. Awalnya hanya mendirikan gubung sebagai tempat melepas lelah seusai menanam singkong,” kata Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung.

Saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan jumlah warga yang datang semakin panjang. “Pemerintah kerap negosiasi seumur singkong. Warga selalu berjanji akan pergi setelah singkong dipanen. Alasan itu selalu dipakai seperti pada penggusuran terakhir di Pelita Jaya,” katanya.

Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra.

Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektare lahan. Bahkan, tersebut ada yang menguasai lahan hingga seratus hektare.

Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Gelombang selanjutnya pada tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya.

Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordiniasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 juta hingga Rp 15 juta. “Semua tergantung pada luas dan lokasi. Kami harus membayar kepada pengurus,” kata Rahmad, yang sudah keluar dari kawasan itu dan memilih tinggal di Bandar Lampung.

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada bulan September 2010.

Tim beranggotakan ribuan orang itulah yang menggusur permukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Sempat ada perlawanan, tapi tidak ada korban jiwa. “Penertiban yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan satu orang warga tewas dan satu lainnya terluka,” kata Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Jodie Roosseto.

Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pascaperistiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan.

Tim itu kembali menggusur warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur, 21 Pebruari 2011. Warga melawan dengan memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera. Belasan orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu.

Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga panen singkong usai. Hingga akhirnya, pada Rabu 14 Desember 2011, warga Pelita Jaya mengadukan ke DPR RI soal adanya pembantaian. “Kami tegaskan tidak ada pembantaian. Faktanya hanya ada satu korban tewas dan satu terluka,” kata salah seorang pejabat PT Silva Inhutani.

Dia mengaku heran dengan tudingan warga yang menyatakan perusahaan telah melanggar HAM. Dia justru menuding para perambah itu yang telah merampas dan menebangi pohon yang mereka tanam. “Kami memiliki HPH TI secara sah dan sesuai dengan prosedur. Mari selesaikan secara hukum jangan asal tuduh,” katanya.

Sementara konflik lain terjadi di Areal Perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Perusahaan itu terlibat sengketa dengan penduduk asli di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang telah digarap turun-temurun. “Kami sudah berjuang meminta lahan itu dikembalikan sejak tujuh belas tahun lalu,” kata Rano Karno, Kagungan Dalam, Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang menjadi korban tembak aparat pada peristiwa itu.

Puncaknya pada 10 Nopember 2011. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka. “Polisi menembaki kami dengan membabi buta,” katanya.

Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadvokasi para korban sengketa lahan di desa Nipah Kuning, Kagungan Dalam, dan Tanjung Raya. LBH menuding tragedi berdarah itu karena polisi lebih berpihak pada perusahaan. “Ada upaya pembantaian. Warga dihujani tembakan dari berbagai arah. Tidak ditemukan perlawanan warga,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Indra Firsada.

Polda Lampung sendiri telah menahan Ajun Komisaris Wetman Hutagaol dan Aiptu Dian Permana karena dianggap lalai dan menyebabkan warga tewas dan terluka. Keduanya juga dihukum dengan ditunda kenaikan pangkatnya secara berkala. “Hukuman itu terlalu ringan. Mestinya mereka diseret ke pengadilan,” ujar Indra.

Jenderal Saurip Kadi pembela tragedi mesuji berdarah

Berita Lampung - Jenderal Saurip Kadi pembela tragedi mesuji berdarah : Saurip Kadi, 60 tahun, lama tak terdengar kabarnya. Mayor Jenderal Purnawirawan TNI asal Brebes ini tiba-tiba membuat berita heboh. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak bertemu Komisi Hukum DPR, Rabu, 14 Desember 2011.

Membawa segepok bukti, termasuk video dan foto, plus saksi mata, Saurip dan rombongan asal Lampung itu melaporkan dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji, Lampung, sejak pemerintahan SBY. Pembantaian itu diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia, PT Silvani Inhutani. Lihat video-tragedi-mesuji-berdarah.
Sang jenderal bicara tegas, seperti saat ia masih jadi di Mabes Angkatan Darat. Mantan Asisten Aster KSAD itu bahkan dengan enak masih mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto, koleganya yang diwawancara salah satu televisi nasional melalui telepon. " Enggak masalah saya sama Pak Djoko." kata Saurip. " Dia itu dulu teman saya"

Bagaimana kisah Saurip Kadi terlibat dalam pembelaan kasus insiden berdarah Mesuji?" Apa yang membuat saya ingin terlibat adalah karena alasan kemanusiaan," kata Saurip kepada Tempo, Kamis, 15 Desember 2011. “Setiap orang yang punya nurani akan tergerak melihat foto-foto kekerasan. Apalagi saya terikat sumpah prajurit,”

Saurip mengaku terpanggil untuk membantu warga Mesuji Lampung yang dibekap teror akibat kekerasan yang terjadi di wilayahnya. “Mereka sudah frustasi, putus asa. Mereka tidak percaya lagi pada pemerintah karena upaya yang sudah dilakukan melalui pemerintah daerah mulai bupati hingga gubernur, bahkan Komnas (Komisi Nasional) HAM ingkar janji,” kata Saurip.

Purnawirawan tentara yang memulai karier militernya sebagai perwira pertama dari lingkungan Kodam V/Brawijaya di Batalyon Infantri 521 Kediri itu lantas bersama rekan sesamanya, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pengacara, membentuk tim investigasi.

“Tim investigasi kemudian bergerak ke lokasi untuk mengumpulkan data. Ketika semua siap, kami menghubungi instansi terkait seperti DPR, Komnas HAM, media massa dan intelijen,” kata Saurip yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1995-1997 dan juga Staf Ahli bidang Khusus Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Saurip dan timnya lantas meyakinkan para saksi agar memiliki keberanian mengungkapkan kasus tersebut berdasarkan apa yang disaksikannya. “Tapi tidak mudah meyakinkan saksi mau ke Jakarta, seperti mengajak anak kecil yang mogok,” katanya.

Untuk itu, dia perlu upaya meyakinkan mereka. “Setelah diyakinkan, ada yang berani, tapi bukan saksi kunci, melainkan saksi di lingkaran dua dan tiga. Namun, mereka siap diintrosgasi,” jelas Saurip yang dipercaya sebagai pendamping warga Mesuji.

Saurip mendampingi lima perwakilan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum DPR Rabu kemarin terkait dengan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang mereka alami. Di sana mereka meminya Komisi Hukum mendesak Kepala Kepolisian RI tegas menungusut pembantaian 30 warga yang terjadi sepanjang 2009 hingga 2010.

Biodata Jenderal Saurip Kadi

Berita Lampung - Biodata Jenderal Saurip Kadi : Saurip Kadi, 60 tahun, lama tak terdengar kabarnya. Mayor Jenderal Purnawirawan TNI asal Brebes ini tiba-tiba membuat berita heboh. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak bertemu Komisi Hukum DPR, Rabu, 14 Desember 2011.


Nama : Saurip Kadi
Tempat Tanggal Lahir : Brebes 18 Januari 1951
Angkatan : 1973
Kesatuan : Infanteri
Pangkat Terkahir Militer Aktif : Mayor Jenderal TNI
Jabatan Terakhir Militer : Asisten Teritorial Mabes TNI-AD

Karir
Kolonel :
Staff Ahli Bidang Khusus Menhankam

Brigadir Jenderal :
Inspektur Khusus di Inspektorat Jenderal Dephankam

Mayor Jenderal :
Asisten Teritorial Mabes TNI-AD

Video Tragedi Mesuji Berdarah

Berita Lampung - Video Tragedi Mesuji Berdarah : Perwakilan keluarga dan korban kasus Mesuji, Mayjen (Purn) Saurip Kadi, menegaskan bahwa video pembunuhan keji di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung, merupakan video asli. Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar yang menduga ada rekayasa dalam video itu.

"Ada pernyataan bahwa video ini sepertinya adalah rekayasa. Saudara-saudara yang kami tampilkan itu adalah data valid. Dan saya tegaskan, kami terlahir bukan untuk menjadi seorang yang merekayasa dan membohongi, dan menyudutkan pemerintah," ujar Saurip, saat jumpa pers bersama keluarga korban kasus Mesuji di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Saurip mengatakan, video itu menunjukkan bahwa warga Mesuji memang mengalami kekerasan oleh petugas pengamanan (pam) swakarsa yang dibekingi aparat kepolisian. Mantan anggota DPR itu menilai tidak layak jika pemerintah saat ini lebih mementingkan video tersebut daripada keselamatan warga daerah tersebut.

"Maka dari itu, saya kemarin geregetan, ketika sudah nyata-nyata rakyat jatuh jadi korban dalam jumlah besar, hidup tidak layak, kok sempat-sempatnya penguasa itu lebih sibuk membela diri dengan alasan-alasan, dan janji-janji untuk melakukan investigasi," kata Saurip.

Trubus, salah satu warga Mesuji, juga mengakui bahwa video kekerasan tersebut tidak direkayasa. Menurut mantan petugas Pam Swakarsa PT Silva Inhutani itu, video tersebut diambil di enam wilayah yang berbeda di daerah Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung.

"Kebetulan saya ada di salah satu desa itu karena saya menjadi (petugas) pam swakarsa. Jadi di video itu memang benar apa adanya. Kalaupun ada yang bantah direkayasa, saya akan bertanggung jawab untuk menunjukkan lokasi-lokasinya. Jadi yang jelas video itu adalah nyata, bukan rekayasa," kata Trubus.

Seperti diberitakan, pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya http://www.blogger.com/img/blank.gifpembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah, yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia. Dalam video, berbagai tindakan keji terekam.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis (15/12/2011), membantah bahwa aksi kekerasan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia mengatakan, Brimob di wilayah setempat melakukan evakuasi terhadap 200 karyawan PT SWA yang saat itu diserang warga Mesuji yang mengamuk dan menyerang kamp di perkebunan kelapa sawit tersebut. Baca Kronologis Konflik Lahan di Mesuji Lampung


"Tidak benar gambar-gambar penayangan aksi kekerasan itu dilakukan oleh petugas. Ini akibat dampak dari konflik horizontal yang terjadi," ungkap Boy. (Sumber Kompas.com )

Polisi kini berupaya menelusuri maksud dan tujuan pembuatan video itu, termasuk memeriksa keaslian video pembunuhan yang terjadi di Mesuji.

SAATNYA RAKYAT BERANI BERSATU

Bagai mana pendapat Anda Tragedi Mesuji Berdarah, siapakah yang salah ?

pilkada dki jakarta 2012

Berita Lampung - pilkada dki jakarta 2012 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jakarta 2012. Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2012, hari pemungutan suara ditetapkan 11 Juli 2012.

Berikut ini jadwal dan tahapan Pilkada DKI Jakarta pada 2012:
* 12 Februari 2012: Penerimaan akhir data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)
* 13-19 Maret 2012: Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
* 13 April 2012: Pengumuman data pemilih sementara.
* 4-6 Mei 2012: Perbaikan data pemilih sementara.
* 20-22 Mei 2012: Pengesahan dan pengumuman data pemilih tetap.
* 24 Juni-7 Juli 2012: Masa kampanye para calon gubernur DKI dan wakil gubernur DKI.
* 8 Juli-10 Juli 2012: Masa tenang.
* 11 Juli 2012: Pemungutan suara.
* 19-20 Juli 2012 : BAP, rekap hasil dan penetapan calon terpilih.
* 7 Oktober 2012: Pelantikan dan sumpah janji.

Pilkada dki 2012, calon gubernu dki jakarta 2012, pilgub dki 2012,hasil pilkada dki 2012, perolehan suara pilkada dki jakarta 2012, hasil quick count pilkada dki 2012, hasil pilkada dki 2012, cagub dki 2012-2017, Hasil pilkada dki 11 Juli 2012

Pilkada Kalimantan Barat 2012

Berita Lampung - Pilkada Kalimantan Barat 2012 : pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan pada 20 September. Namun, perubahan tanggal pemungutan suara masih mungkin terjadi karena penetapannya masih bersifat sementara.

Januari 2012 KPU akan mulai menyusun pra pentahapan pilkada. sedangakan April nanti, daftar pemilih sementara sudah bisa dipublikasikan,

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat AR Muzammil mengaku lega setelah anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada September 2012 mendatang akhirnya disetujui. Dari anggaran Rp 150 miliar untuk pilkada, Rp 132 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk KPU.

Nomor Urut Pasangan Calon Guburnur Kalimantan Barat 2012

Piilkada Guburnur Kalimantan Barat 2012, pemilihan Guburnur Kalimantan Barat 2012, Hasil pilkada Kalimantan Barat 2012, hasil Quick count pilkada Kalimantan Barat 2012, perolehan suara pilkada Kalimantan Barat 2012, tahapan pilkada Kalimantan Barat 2012, pilkada Kalbar 2012, pemilukada kalbar 2012

Harga Cabai dan Bawang stabil beras Naik di bandar lampung 14 desember 2011

Berita Lampung - Harga Cabai dan Bawang stabil beras Naik di bandar lampung 14 desember 2011 : Kurang dari dua pekan menjelang Hari Raya Natal, harga beras di Bandar Lampung, Lampung, telah merangkak naik. Kenaikan cukup signifikan, mencapai Rp 300 - Rp 500 per kg. Berdasar pantauan di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, Rabu (14/12/2011), harga beras asalan jenis IR-64 mencapai Rp 8.000 per kg. Padahal, sepekan sebelumnya masih stabil di kisaran Rp 7.500 per kg.

Sementara itu, beras kualitas sedang kini Rp 8.500 dan kualitas super jenis slyp Rp 9.000 per kg. "Harga naik karena harga gabah dari petani sudah naik lebih dahulu. Mungkin karena musim hujan," tutur Ivan (33), salah seorang pedagang beras.

Berbeda dengan harga beras yang mulai merangkak naik, harga cabai dan bawang di Bandar Lampung masih cenderung stabil.

Berdasarkan pantauan Rabu (14/12/2011) di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung yang merupakan pasar induk sayuran di kota ini, harga cabai rawit berkisar Rp 24.000 sampai Rp 25.000 per kg. Sementara cabai keriting Rp 34.000 - Rp 35.000 per kg. Harga ini tidak jauh berbeda dengan kondisi dua pekan sebelumnya.

Sementara, harga bawang merah Rp 8.000 per kg dan bawang putih Rp 7.000 per kg. "Harga masih rendah dan stabil karena pasokan dari Brebes masih lancar dan melimpah," ujar Sunaryo (30), pedagang bawang. Karena stok bawang dari Brebes masih melimpah, Bandar Lampung di akhir tahun ini tidak lagi dibanjiri bawang impor dari Vietnam atau Myanmar.

Pembantaian Warga Mesuji Perusahaan Malaysia Dituding Bantai Warga

Berita Lampung - Pembantaian Warga Mesuji Perusahaan Malaysia Dituding Bantai Warga Lampung : Warga Lampung melaporkan aparat Kepolisian ke Komisi III DPR terkait tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.

Melalui kuasa hukum warga, Bob Hasan menjelaskan kejadian tersebut berawal ketika upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung. Menurutnya, upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan serta pemerkosaan terhadap masyarakat.

Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat kepolisian yaitu korps Brimob melakukan juga pemerkosaan terhadap janda pada saat penggusuran," kata Bob Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Sementara itu mantan anggota DPR Mayjen (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendamping warga mengatakan perusahan perkebunan sawit tersebut mengusir penduduk dengan cara membentuk PAM Swakarsa. Hal itu menurutnya untuk membenturkan rakyat dengan rakyat.

"Ketika warga mengadu ke polisi tidak dilayani. Intimidasi dari oknum Kepolisian dan pihak perusahaan sangat masif di sana," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPR sempat diputar video kekerasan yang dilakukan oleh Pamswakarsa tersebut. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria.

Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.

Hal ini dilakukan sejak tahun 2003 oleh perusahaan milik warga negara Malaysia yang bermaksud melakukan perluasan lahan. Namun, upaya perusahaan membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat.

Akhirnya perusahaan Malaysia membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Setelah adanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.

Kurang lebih 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. Sementara ratusan orang mengalami luka-luka dan diantara mereka ada yang mengalami trauma dan stres berat.

inilah Tragedi Mesuji Versi Mantan Kapolda Lampung

Berita Lampung - inilah Tragedi Mesuji Versi Mantan Kapolda Lampung : Sebuah laporan mengejutkan datang dari sekelompok warga Mesuji, Lampung. Mereka melaporkan pembantaian yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011 ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat itu, Kapolda Lampung dijabat oleh Irjen Pol Sulistiyo Ishak yang saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Polri. Menurut Sulistiyo, tak ada pembantaian warga di Mesuji saat itu. "Itu tidak benar sama sekali," kata Sulistiyo saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Rabu 14 Desember 2011.

Dia mengatakan, saat itu memang sedang dilakukan proses penegakan hukum oleh aparat. "Yang benar saat itu ada proses penertiban terhadap kasus perambahan hutan," katanya.

Namun, Sulistiyo tak memungkiri dalam proses penegakan hukum itu terdapat warga yang tewas oleh aparat. "Ada korban, tapi bukan karena pembantaian, satu orang meninggal dunia karena tindakan dari anggota," ujarnya.

Berikut petikan wawancara VIVAnews.com dengan Irjen Pol Sulistiyo Ishaq:

Ada laporan pembantaian di daerah Mesuji, Lampung awal 2011? Sebagai Kapolda Lampung saat itu, apa tanggapan Anda?
Itu tidak benar sama sekali. Jadi begini sebenarnya dari ini menjadi area Humas Mabes Polri dengan Polda Lampung unuk menjelaskan. Namun karena saya mantan Kapolda sana, saya akan meluruskan sedikit. Tidak benar ada pembantaian.

Sebenarnya apa yang terjadi saat itu?
Yang benar saat itu ada proses penertiban terhadap kasus perambahan hutan, tapi dilakukan secara komprehensif oleh Polri, Pemda, dinas-dinas terkait seperti Kehutanan, Polisi Hutan, dan Satpol PP.

Konteksnya adalah penertiban perambahan hutan. Konteks pembantaian itu di mana?
Ini perlu diklarifikasi. Di Lampung itu sangat terbuka, sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari aparat. Kalau ada informasi itu ya harus diklarifikasi terlebih dahulu.

Apa saat itu ada konflik antar warga di sana?
Jangan sampai informasinya simpang siur. Yang jelas, konteksnya di Sumatera itu antara Sumatera Selatan dan Lampung ada wilayah Mesuji. Mesuji di Lampung dan Mesuji di Sumatera Selatan. Kasus Mesuji di Sumsel itu berbeda dengan yang di Lampung. Ini kasus Mesuji yang mana?

Kalau peristiwa Mesuji di Lampung?
Kalau yang terkait PT Silva itu, konteksnya itu tadi, penertiban perambahan hutan.

Ada korban, tapi bukan karena pembantaian, satu orang meninggal dunia karena tindakan dari anggota. Itu pun dari ketentuan yang dilakukan oleh aparat waktu itu kita tindak sesuai prosedur, bahkan dari Komnas HAM Lampung sudah mengecek.

Jadi hanya satu korban. Ada anggota kepolisian yang sudah dilakukan penindakan.

Hasil pemeriksaan terhadap anggota itu?
Pemeriksaan polisi itu ada aturan mainnya. Kalau melanggar tindak pidana ya dilakukan pidana, kalau disiplin ya disiplin, kalau melanggar etik ya ditindak sesuai dengan etik. Kalau penanganan itu sesuai prosedur.

Jadi hasil pemeriksaan anggota polisi itu dinyatakan tidak bersalah dan tindakannya telah sesuai prosedur?
Tidak bersalah. Maka dari itu, antara pemberitaan yang dimunculkan dengan fakta yang terjadi harus dicek.

Yang di PT Silva itu Polda lampung dengan tim terpadunya melakukan penertiban di register 45. Kita lakukan secara komprehensif itu tadi, ada penyuluhan dan sebagainya.

Sebenarnya, situasi di sana saat itu seperti apa sehingga sampai dilakukan tindakan seperti itu?
Itu kita sudah laporkan bahkan Komnas HAM sudah hadir. Silakan klarifikasi ke sana dan Polda Lampung.

Dalam laporan orang-orang yang mengaku menjadi korban, ada 33 orang tewas?
Yang melaporkan itu siapa. Kasihan masyarakat kalau informasi itu tidak jelas.

Para pelapor menunjukkan video rekaman peristiwa itu, tanaggapan Anda?
Video itu bisa diambil dari mana-mana. Bisa dirangkum dari mana-mana. Itu harap dicek kebenarannya.

Laporan sudah masuk DPR, apa Anda siap memberikan keterangan atau klarifikasi terkait kasus ini?
Namanya prajurit, polisi ini kan prajurit, kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat. Tapi itu ada aturannya sendiri.

Siap untuk dimintai keterangan?
Itu kan nanti ada organisasi, ada aturan mainnya.

Pilkada Kabupaten Jepara 2012

Berita Lampung - Pilkada Kabupaten Jepara 2012 ; Pemilihan umum kepala daerah kabupaten Jepara di rencanakan akan di selenggarkan pada 29 Januari 2012, Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jepara 2012 sebanyak 821.316 pemilih, meliputi pemilih laki-laki sebanyak 409.809 pemilih dan perempuan sebanyak 411.507 pemilih.

Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 16 kecamatan, sebanyak 1.733 TPS, terbanyak terdapat di Kecamatan Bangsri sebanyak 158 TPS, disusul Kecamatan Tahunan sebanyak 136 TPS, sedangkan paling sedikit di Karimunjawa sebanyak 19 TPS.

Empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Jepara, Jawa Tengah, Rabu (14/12/2011) dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

"Calon yang memenuhi persyaratan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon pada Kamis (15/12/2011)," kata Ketua KPU Jepara Muslim Aisha ditemui usai penyampaian dan pengumuman hasil verifikasi pasangan bakal calon di KPU Jepara yang dihadiri tim kampanye masing-masing pasangan bakal calon dan partai pengusung di Jepara.

Keempat pasangan bakal calon yang lolos verifikasi itu yakni Yuli Nugroho - Nuruddin Amin yang diusung PDIP, PKB, PKS, PKNU, PDS, PKPB, dan PKP, Chaeron Syariefudin - Ahmad Ja'far diusung Partai Demokrat dan Hanura, Ahmad Marzuki - Subroto diusung PPP, PAN, dan PKPI, serta Nur Yahman - Aris Isnandar yang diusung Partai Golkar dan Gerindra.

Rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan di Kantor KPU Jepara yang dihadiri pengurus partai pengusung calon, tokoh agama, muspida, sejumlah SKPD, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan simpatisan masing-masing pasangan calon. Adapun pasangan yang mendapatkan nomor urut pertama adalah

Nomor Urut calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jepara 2012
1. Pasangan Ahmad Marzuki- Subroto
2. Pasangan Chaeron Syariefudin dan Ahmad Ja'far
3. Pasangan Nur Yahman dan Aris Isnandar
4. Pasangan Yuli Nugroho dan Nuruddin Amin

Hasil Quick Qount Pilkada Kabuapten Jepara 2012
1. Pasangan Ahmad Marzuki- Subroto
2. Pasangan Chaeron Syariefudin dan Ahmad Ja'far
3. Pasangan Nur Yahman dan Aris Isnandar
4. Pasangan Yuli Nugroho dan Nuruddin Amin

Hasil Penghitungan KPU Jepara
1. Pasangan Ahmad Marzuki- Subroto
2. Pasangan Chaeron Syariefudin dan Ahmad Ja'far
3. Pasangan Nur Yahman dan Aris Isnandar
4. Pasangan Yuli Nugroho dan Nuruddin Amin

Selanjutnya kita tunggu siapakah yang layak untuk memimpin kabupaten Jepara periode 2012-2017 semoga bupati dan wakil bupati terpilih dapat menjadikan kabupaten jepara yang lebih baik 5 tahun mendatang.

Hasil quick count pilkada jepara 29 Januari 2012, hasil pilkada jepara 2012, perolehan suara pilkada jepara 2012, Quick count pilkada jepara 2012, pemenang pilkada jepara 2012, nomor urut pilkada jepara 2012.

Pilkada Buton 2011 Dijadwal Ulang

Berita Lampung - Pilkada Buton 2011 Dijadwal Ulang : Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat disepakati dijadwal ulang.

Penjabat Bupati Buton Nasruan melalui telepon dari Pasarwajo, Rabu (14/12/2011) mengatakan, kesepakatan menjadwal ulang PSU pilkada Buton tersebut diambil melalui rapat yang dipimpin Gubernur Sultra H Nur Alam di Kendari, Senin (12/12/2011).

Dalam rapat yang dihadiri Ketua DPRD Buton, KPU Buton dan KPU Sultra bersama jajaran muspida itu, disepakati KPU menjadwal ulang PSU pilkada setelah dana APBD Perubahan 2011 dicairkan pekan depan," katanya.

Menurut dia, PSU pilkada Buton sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya sudah bisa dilaksanakan Dember 2011, kalau pihak KPU mematuhi ketentuan undang-undang tentang pilkada.

"Sesuai ketentuan, KPU baru bisa menetapkan jadwal pilkada setelah dana APBD disahkan oleh pemerintah setempat," katanya.

Yang terjadi Buton, ujarnya, KPU sudah lebih dahulu menetapkan jadwal pilkada sebelum dana APBD Perubahan 2011 yang memuat dana pilkada ulang disahkan. Bahkan KPU sudah lebih dahulu melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Akibat pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU Buton itu, anggota PPK dan KPPS, dalam tiga bulan terakhir belum menerima honor karena tidak ada anggarannya dalam APBD 2011," katanya.

Menurutu dia, KPU Buton dalam menyelenggarakan pilkada Buton pada 4 Agustus 2011, terbukti melanggar undang-undang.

Dalam menentukan pasangan calon bupati-wakil bupati yang ikut dipilih, kata dia, tidak melalui verifikasi faktual berkas administrasi tapi karena suap.

"Kita tidak ingin PSU pilkada Buton bermasalah lagi, karena akibat kelalaian KPU pada pilkada sebelumnya, negara menderita kerugian cukup besar, Rp9 miliar lebih," katanya.

KPU Buton menyelenggarakan pilkada pada 4 Agustus 2011, diikuti sembilan pasangan calon bupati-wakil bupati Buton periode 2011-2016.

Hasilnya, pasangan Agus Feisal-Yaudu Salam Adjo yang dijagokan Partai Golkar dan PKS memperoleh suara terbanyak, yakni 32 persen dari suara sah sebanyak 126.000 lebih.

Namun salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati, Uku-Dani yang digugurkan oleh KPU, mengugat proses pilkada tersebut ke MK.

Hasilnya, majelis hakim MK dalam sidang pada 21 September 2011, mengabulkan gugatan Uku-Dani dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan proses ulang pilkada Buton.

Hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten Batang 2011

Berita Lampung - Hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten Batang 2011 : Pasangan Yoyok Riyo Sudibyo-Sutadi unggul sementara perolehan suara dari dua pasangan calon lainnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/12/2011).

Berdasarkan rekapitulasi sementara perolehan suara sebanyak 964 dari 1.552 Tempat Pemungutan Suara yang telah masuk KPU Kabupaten Batang, hingga pukul 20.00 WIB, pasangan calon Yoyok-Sutadi memperoleh 113.027 suara (40,03 persen), Susi Iriani-Lafran Panca Putranto 62.397 (22,10 persen), dan Dheddy Irawan-Mujarwo 107.992 (37,87 persen).

Ketua KPU Kabupaten Batang Adi Pranoto mengatakan, secara keseluruhan proses pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Batang berjalan lancar.

"Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara sementara masih berjalan sekitar 62 persen. Namun hasil perolehan suara sementara ini akan kami tutup setelah mencapai 70 persen dari perolehan suara masuk," katanya.

Ia mengatakan, KPU hanya bersifat sebagai pelayan publik menginformasikan hasil pelaksanaan penghitungan suara calon.

"Adapun hasil final penghitungan suara ini akan kami laksanakan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU," katanya.

Sesuai tahapan, katanya, berita acara penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS ke kecamatan akan dihitung di tingkat PPK, pada 12-15 Desember 2011.

"Setelah di tingkat PPK, perolehan suara ini akan dihitung oleh KPU di tingkat kabupaten," katanya.

Berdasarkan pantauan di kantor KPU Kabupaten Batang, Minggu malam, masyarakat antusias melihat penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon bupati.

Puluhan petugas Kepolisian Resor Batang, Polres Pekalongan, dan Brimob Pekalongan, tampak berjaga, mengamankan kondisi di sekitar lingkungan KPU dan Pendopo Bupati Kabupaten Batang.

pilkada Kabupaten Batang 2011, perolehan suara pilkada Kabupaten Batang 2011, pemenang pilkada Kabupaten Batang 2011, hasil pilkada batang 11/12/2011