Berita Lampung Pengiriman TKI sektor domestik ke Malaysia yang direncanakan sudah dimulai bulan Maret ini terpaksa diundur hingga April untuk memastikan para TKI telah mendapatkan pelatihan keahlian minimal 200 jam.
"Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, TKI `domestic worker` harus melalui pelatihan 200 jam yang berbasis pada jabatan kerja, yaitu house keeper (pengurus rumah tangga), cook (tukang masak), baby sitter (pengasuh bayi/ anak) dan caretaker(perawat jompo)," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat menerima tim Joint Task Force (JTF) dari Malaysia di Jakarta, Kamis.
Delegasi dari Malaysia dipimpin oleh Y. Bhg. Dato, Sn Yahya Sh.Mohamed, Dirjen Pengarah Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia sedangkan Muhaimin didampingi oleh Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie dan Dirjen Binapenta Reyna Usman serta Staf Khusus Menteri, Abdul Wahid Maktub.
Muhaimin menjelaskan pertemuan Joint Task Force (JTF) atau Satuan Tugas Gabungan dari dua negara itu membahas permasalahan dan hambatan-hambatan dalam implementasi Protokol Amandemen MoU TKI domestik worker 2006.
Keberadaan JTF dimaksudkan untuk memberikan bantuan penyelesaian yang tepat dan cepat bagi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.
"Pertemuan JTF ini telah berhasil merampungkan kesepakatan akhir antara JTF Indonesia dan JTF Malaysia. Pertemuan ini juga membicarakan beberapa hal penting sebagai evaluasi untuk memastikan proses persiapan pemberangkatan TKI domestic worker telah dilakukan dengan baik dan melalui prosedur yang benar," kata Muhaimin.
Menakertrans berharap agar semua stakeholder yang terkait pelaksanaan penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, baik dari unsur pemerintah maupun swasta di kedua negara dapat saling mengawasi, mengontrol dan mengawal pelaksanaan penempatan TKI ke Malaysia.
Sementara itu, Dirjen Binapenta Kemnakertrans Reyna Usman mengungkapkan bahwa pertemuan JTF itu juga membahas mengenai besaran gaji yang akan diterima oleh TKI di Malaysia.
"Kisaran gaji yang telah ditetapkan oleh JTF antara kedua negara adalah 600 sampai 800 RM, namun JFT Indonesia tetap berjuang menetapkan upah minimum 700 RM," kata Reyna yang menambahkan bahwa besaran gaji itu merupakan suatu peningkatan dari kesepakatan sebelumnya sebesar 350-400 RM.
Selain itu, tambah Reyna ada kewajiban penambahan 27 RM untuk penggunaan hari libur TKI yang ditetapkan empat hari dalam sebulan.
Jika TKI dipekerjakan penuh dalam sebulan maka gajinya bertambah 108 RM.
Konsekuensinya, kata Reyna, pihak Indonesia harus betul-betul mengawal pelatihan 200 jam yang berbasis pada jabatan kerja tadi.
"Sedangkan Malaysia berjanji untuk mencegah adanya Journey visa (visa wisata) dan hanya memberikan visa kerja kepada tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi berdasarkan 4 jabatan tadi," paparnya.
Sebanyak 176 PPTKIS telah menandatangani kontrak kinerja penempatan TKI domestik worker ke Malaysia namun baru 70 perusahaan yang mendapatkan rekomendasi pengurusan demand letter
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Senin, 19 Maret 2012
sistem pembiayaan penempatan TKI ke Singapura
Berita Lampung - sistem pembiayaan penempatan TKI ke Singapura : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menerapkan sistem pembiayaan penempatan TKI ke Singapura dengan menggunakan lembaga keuangan resmi atau perbankan mulai 1 Mei 2012.
"Ini untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI," kata Deputi Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Lisna Yoelina Poeloengan, di Singapura, Kamis (15/3), saat pertemuan delegasi BNP2TKI dengan agen penempatan tenaga kerja yang berada di Singapura.
Pertemuan yang juga merupakan sosialisasi sistem baru itu juga dihadiri lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada TKI. Sistem tersebut juga akan diterapkan di Hong Kong pada saat bersamaan. Saat ini sistem ini sudah diterapkan di Taiwan.
Selama ini biaya yang harus ditanggung calon TKI yang akan beangkat ke luar negeri cukup besar. Bahkan, sering kali mereka terjebak utang kepada pihak nonlembaga keuangan atau rentenir, sehingga gaji mereka sering dipotong cukup besar dan lama selama bekerja.
Dengan sistem yang baru, maka lembaga keuangan akan memberikan pinjaman atau kredit kepada calon TKI. Hal itu membuat ada transparansi antara lain karena jumlah dan lamanya pembayaran dapat dilihat.
"Kami juga akan menetapkan cost structure (struktur biaya)," kata Lisna. Struktur biaya adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh TKI dan menjadi pegangan dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan.
Lisna mengatakan struktur biaya yang akan diterapkan lebih sederhana dan lebih rendah dari biaya penempatan yang biasanya berlaku saat ini yang tanpa ada patokan pasti.
Mengenai struktur biaya, sebelumnya Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan instansinya segera menerapkan struktur biaya baru untuk penempatan TKI ke Singapura yang jauh lebih rendah dari saat ini sekitar Rp21 juta.
Jumhur mengatakan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka biaya bisa dikurangi menjadi hanya Rp11 juta saja. Namun setelah ditambah biaya lainnya seperti untuk monitoring, maka diperkirakan struktur biaya menjadi Rp13 juta-Rp14 juta.
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Singapura Andri Hadi mengatakan biasanya gaji TKI dipotong hingga 10 bulan untuk melunasi struktur biaya itu. Akibatnya TKI menerima penghasilan yang sangat kecil selama 10 bulan itu.
Saat ini ada sekitar 120 ribu TKI yang bekerja di negera pulau tersebut yang hampir seluruhnya adalah sebagai penata laksana rumah tangga.
BNP2TKI ke Singapura dengan tim yang lengkap antara lain Deputi Kerja sama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Tenaga Profesional Bidang Pengembangan Komunikasi Publik Mahmud F. Rakasima, Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik-Amerika Christofel de Haan, serta Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik-Amerika Anjar Prihantoro.
Sebelumnya delegasi mengunjungi Hong Kong, Makau, Korsel dan Jepang untuk mencari peluang penempatan tenaga kerja, melihat permasalahan yang ada dan upaya perlindungan bagi TKI.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
"Ini untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI," kata Deputi Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Lisna Yoelina Poeloengan, di Singapura, Kamis (15/3), saat pertemuan delegasi BNP2TKI dengan agen penempatan tenaga kerja yang berada di Singapura.
Pertemuan yang juga merupakan sosialisasi sistem baru itu juga dihadiri lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada TKI. Sistem tersebut juga akan diterapkan di Hong Kong pada saat bersamaan. Saat ini sistem ini sudah diterapkan di Taiwan.
Selama ini biaya yang harus ditanggung calon TKI yang akan beangkat ke luar negeri cukup besar. Bahkan, sering kali mereka terjebak utang kepada pihak nonlembaga keuangan atau rentenir, sehingga gaji mereka sering dipotong cukup besar dan lama selama bekerja.
Dengan sistem yang baru, maka lembaga keuangan akan memberikan pinjaman atau kredit kepada calon TKI. Hal itu membuat ada transparansi antara lain karena jumlah dan lamanya pembayaran dapat dilihat.
"Kami juga akan menetapkan cost structure (struktur biaya)," kata Lisna. Struktur biaya adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh TKI dan menjadi pegangan dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan.
Lisna mengatakan struktur biaya yang akan diterapkan lebih sederhana dan lebih rendah dari biaya penempatan yang biasanya berlaku saat ini yang tanpa ada patokan pasti.
Mengenai struktur biaya, sebelumnya Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan instansinya segera menerapkan struktur biaya baru untuk penempatan TKI ke Singapura yang jauh lebih rendah dari saat ini sekitar Rp21 juta.
Jumhur mengatakan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka biaya bisa dikurangi menjadi hanya Rp11 juta saja. Namun setelah ditambah biaya lainnya seperti untuk monitoring, maka diperkirakan struktur biaya menjadi Rp13 juta-Rp14 juta.
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Singapura Andri Hadi mengatakan biasanya gaji TKI dipotong hingga 10 bulan untuk melunasi struktur biaya itu. Akibatnya TKI menerima penghasilan yang sangat kecil selama 10 bulan itu.
Saat ini ada sekitar 120 ribu TKI yang bekerja di negera pulau tersebut yang hampir seluruhnya adalah sebagai penata laksana rumah tangga.
BNP2TKI ke Singapura dengan tim yang lengkap antara lain Deputi Kerja sama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Tenaga Profesional Bidang Pengembangan Komunikasi Publik Mahmud F. Rakasima, Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik-Amerika Christofel de Haan, serta Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik-Amerika Anjar Prihantoro.
Sebelumnya delegasi mengunjungi Hong Kong, Makau, Korsel dan Jepang untuk mencari peluang penempatan tenaga kerja, melihat permasalahan yang ada dan upaya perlindungan bagi TKI.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Penjelasan Kepmenaker Soal Aturan Baru TKI di Malaysia
Berita Lampung - Penjelasan Kepmenaker Soal Aturan Baru TKI di Malaysia : Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia kini mendapatkan aturan yang lebih baik. Mereka bisa memegang paspor dan mendapatkan hak cuti libur satu hari dalam seminggu.
"Hal tersebut telah disepakati pemerintah Indonesia dan Malaysia sesuai dengan Protokol Amandemen MoU 2006 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Malaysia Sektor Domestik yang telah ditandatangani 30 Mei 2011 di Bandung," jelas juru bicara Kemenakertrans, Suhartono, dalam siaran pers, Senin (19/3/2012).
Suhartono menambahkan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menata dan membenahi sistem penempatan dan Pelindungan TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan.
"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi TKI, telah kita putuskan bahwa penempatan TKI domestic woker ke Malaysia yang rencananya bisa dimulai pada bulan Maret ini, tertunda sampai awal April nanti," tambah Suhartono.
Penundaan itu, lanjut Suhartono, disebabkan adanya kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia bahwa untuk calon TKI yang akan bekerja pada sektor domestik ke Malaysia harus mengikuti pelatihan minimal 200 jam pelajaran yang pelatihannya berbasis pada jabatan kerja.
"Nantinya TKI domestic worker yang bekerja di Malaysia harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu house keeper (pengurus rumah tangga), cooker (tukang masak), baby sitter (pengasuh bayi/ anak), dan caregiver (perawat jompo)," tuturnya.
Dalam Pertemuan JTF terakhir yang digelar pada kamis (15/3) lalu, telah berhasil merampungkan kesepakatan akhir antara JTF Indonesia dan JTF Malaysia. Pertemuan ini juga membicarakan beberapa hal penting sebagai evaluasi untuk memastikan proses persiapan pemberangkatan TKI domestic worker telah dilakukan dengan baik dan melalui prosedur yang benar.
"Kisaran (range) gaji yang telah ditetapkan oleh JTF antara kedua negara adalah 600 sampai 800 RM, namun JFT Indonesia tetap berjuang menetapkan upah sebesar minimum 700 RM. Ini adalah sebuah peningkatan dibandingkan sebelumnya yang kisaran gajinya hanya antara 350 s/d 400 RM," imbuh Suhartono.
Selain itu, tambah Suhartono, ada kewajiban penambahan 27 RM untuk penggunaan one day off (hari libur). Sehingga kalau dalam sebulan liburnya 4 hari itu tidak digunakan maka pengguna harus membayar 108 RM sehingga total gajinya menjadi 808 RM (700 RM + 108 RM)
"Konsekuensinya pihak Indonesia harus betul-betul mengawal pelatihan 200 jam yang berbasis pada jabatan kerja tadi. Sedangkan Malaysia berjanji untuk mencegah adanya journey visa (visa wisata) dan hanya memberikan visa kerja kepada tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi berdasarkan 4 jabatan tadi," jelas Suhartono.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
"Hal tersebut telah disepakati pemerintah Indonesia dan Malaysia sesuai dengan Protokol Amandemen MoU 2006 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Malaysia Sektor Domestik yang telah ditandatangani 30 Mei 2011 di Bandung," jelas juru bicara Kemenakertrans, Suhartono, dalam siaran pers, Senin (19/3/2012).
Suhartono menambahkan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menata dan membenahi sistem penempatan dan Pelindungan TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan.
"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi TKI, telah kita putuskan bahwa penempatan TKI domestic woker ke Malaysia yang rencananya bisa dimulai pada bulan Maret ini, tertunda sampai awal April nanti," tambah Suhartono.
Penundaan itu, lanjut Suhartono, disebabkan adanya kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia bahwa untuk calon TKI yang akan bekerja pada sektor domestik ke Malaysia harus mengikuti pelatihan minimal 200 jam pelajaran yang pelatihannya berbasis pada jabatan kerja.
"Nantinya TKI domestic worker yang bekerja di Malaysia harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu house keeper (pengurus rumah tangga), cooker (tukang masak), baby sitter (pengasuh bayi/ anak), dan caregiver (perawat jompo)," tuturnya.
Dalam Pertemuan JTF terakhir yang digelar pada kamis (15/3) lalu, telah berhasil merampungkan kesepakatan akhir antara JTF Indonesia dan JTF Malaysia. Pertemuan ini juga membicarakan beberapa hal penting sebagai evaluasi untuk memastikan proses persiapan pemberangkatan TKI domestic worker telah dilakukan dengan baik dan melalui prosedur yang benar.
"Kisaran (range) gaji yang telah ditetapkan oleh JTF antara kedua negara adalah 600 sampai 800 RM, namun JFT Indonesia tetap berjuang menetapkan upah sebesar minimum 700 RM. Ini adalah sebuah peningkatan dibandingkan sebelumnya yang kisaran gajinya hanya antara 350 s/d 400 RM," imbuh Suhartono.
Selain itu, tambah Suhartono, ada kewajiban penambahan 27 RM untuk penggunaan one day off (hari libur). Sehingga kalau dalam sebulan liburnya 4 hari itu tidak digunakan maka pengguna harus membayar 108 RM sehingga total gajinya menjadi 808 RM (700 RM + 108 RM)
"Konsekuensinya pihak Indonesia harus betul-betul mengawal pelatihan 200 jam yang berbasis pada jabatan kerja tadi. Sedangkan Malaysia berjanji untuk mencegah adanya journey visa (visa wisata) dan hanya memberikan visa kerja kepada tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi berdasarkan 4 jabatan tadi," jelas Suhartono.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Minggu, 11 Maret 2012
Pilkada Provinsi Bali 2013
Berita Lampung - Pilkada Provinsi Bali 2013 : pemilihan umum kepala daerah provinsi bali direncanakan akan di gelar pada bulan mei 2013, anggaran pilgub bali 2013 sebesar Rp133,1 miliar atau naik 100% lebih dari sebelumnya tahun 2008 yang hanya Rp43,7 miliar.
Dari data KPU Provinsi Bali tercatat anggaran terbesar untuk Pilgub terserap pada honoraium dan uang lembur penyelengggaran pemilu (KPPS hingga KPU Provinsi) dengan jumlah Rp37,7 miliar atau 39,65% dari anggaran.
Berikutnya, anggaran pembelian atau pengadaan barang logistik diangarkan sebesar Rp18,29 miliar atau 19,22% dari total anggaran.
Sedangkan untuk estimasi jumlah pemilih Pilgub bali 2013 nanti diperkirakan sebesar 2.773.253 pemilih dengan 6.359 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Dari data KPU Provinsi Bali tercatat anggaran terbesar untuk Pilgub terserap pada honoraium dan uang lembur penyelengggaran pemilu (KPPS hingga KPU Provinsi) dengan jumlah Rp37,7 miliar atau 39,65% dari anggaran.
Berikutnya, anggaran pembelian atau pengadaan barang logistik diangarkan sebesar Rp18,29 miliar atau 19,22% dari total anggaran.
Sedangkan untuk estimasi jumlah pemilih Pilgub bali 2013 nanti diperkirakan sebesar 2.773.253 pemilih dengan 6.359 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Pasangan saja unggul di pilkada Bekasi 2012
Berita Lampung - Pasangan saja unggul di pilkada Bekasi 2012 : Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Pasangan Sa`duddin-Jamalullail Yunus (Saja) sementara pemimpin perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diselenggarakan serentak, Minggu.
Berdasarkan penghitungan cepat Radio Dakta Bekasi, yang menyebar para relawan secara acak di 23 kecamatan, pasangan Saja hingga pukul 15.30 WIB telah mengantongi 11.746 suara atau 49, 07 persen.
"Sampai pukul 15.30 WIB, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) mengantongi 7.258 atau 30,32 persen, Sa`duddin-Jamalullail Yunus (Saja) 11.746 atau 49,07 persen, dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) memperoleh 4.933 atau 20,61 persen," kata Manajer Program PT Radio Dakta, Yola Damayanti.
Menurut dia, jumlah tersebut dihitung secara langsung pascapemungutan suara di tiap TPS mulai pukul 14.00 WIB oleh para relawan yang sebelumnya telah ditempatkan di lapangan.
"Kami memiliki 10 relawan plus tujuh reporter dan bantuan dari masing-masing pendengar," katanya.
Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Pasangan Saja, M Nuh, mengatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan cepat, pasangan Saja unggul di delapan kecamatan setempat.
"Kami memang memiliki delapan basis kantong suara di delapan kecamatan dari 23 kecamatan Kabupaten Bekasi yang bila perolehan suara di lokasi tersebut unggul, bisa dipastikan Saja mengantongi 80 persen suara dari dua kandidat pesaing," katanya.
Wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara itu antara lain Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, dan Tarumajaya.
"Dari hasil laporan kader kita di lapangan, suara Saja di delapan lokasi tersebut terus memimpin," katanya.
Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Pasangan Nero, Taih Minarno, mengklaim telah mengantongi 50 persen suara dari 300 TPS berdasarkan laporan kader dan tim sukses di lapangan.
"Sampai sore ini kita berhasil memimpin 50 persen dari 300 TPS yang ada seperti di Kecamatan Pebayuran, Tarumajaya, Cabangbungin, dan Tambun Selatan," katanya.
Anggota Tim Sukses Pasangan Dahsyat, Waras Wasisto, mengaku belum dapat mempublikasikan perolehan suara hingga menunggu peroses penghitungan suara selesai.
"Kami masih menghitung. Kelihatannya kita masih memimpin di beberapa TPS dan kantong suara seperti Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara," demikian Waras.
Pemungutan suara Pilkada Kabupaten Bekasi dilakukan melalui 3.907 TPS yang tersebar di 23 kecamatan.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Berdasarkan penghitungan cepat Radio Dakta Bekasi, yang menyebar para relawan secara acak di 23 kecamatan, pasangan Saja hingga pukul 15.30 WIB telah mengantongi 11.746 suara atau 49, 07 persen.
"Sampai pukul 15.30 WIB, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) mengantongi 7.258 atau 30,32 persen, Sa`duddin-Jamalullail Yunus (Saja) 11.746 atau 49,07 persen, dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) memperoleh 4.933 atau 20,61 persen," kata Manajer Program PT Radio Dakta, Yola Damayanti.
Menurut dia, jumlah tersebut dihitung secara langsung pascapemungutan suara di tiap TPS mulai pukul 14.00 WIB oleh para relawan yang sebelumnya telah ditempatkan di lapangan.
"Kami memiliki 10 relawan plus tujuh reporter dan bantuan dari masing-masing pendengar," katanya.
Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Pasangan Saja, M Nuh, mengatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan cepat, pasangan Saja unggul di delapan kecamatan setempat.
"Kami memang memiliki delapan basis kantong suara di delapan kecamatan dari 23 kecamatan Kabupaten Bekasi yang bila perolehan suara di lokasi tersebut unggul, bisa dipastikan Saja mengantongi 80 persen suara dari dua kandidat pesaing," katanya.
Wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara itu antara lain Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, dan Tarumajaya.
"Dari hasil laporan kader kita di lapangan, suara Saja di delapan lokasi tersebut terus memimpin," katanya.
Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Pasangan Nero, Taih Minarno, mengklaim telah mengantongi 50 persen suara dari 300 TPS berdasarkan laporan kader dan tim sukses di lapangan.
"Sampai sore ini kita berhasil memimpin 50 persen dari 300 TPS yang ada seperti di Kecamatan Pebayuran, Tarumajaya, Cabangbungin, dan Tambun Selatan," katanya.
Anggota Tim Sukses Pasangan Dahsyat, Waras Wasisto, mengaku belum dapat mempublikasikan perolehan suara hingga menunggu peroses penghitungan suara selesai.
"Kami masih menghitung. Kelihatannya kita masih memimpin di beberapa TPS dan kantong suara seperti Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara," demikian Waras.
Pemungutan suara Pilkada Kabupaten Bekasi dilakukan melalui 3.907 TPS yang tersebar di 23 kecamatan.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Sabtu, 10 Maret 2012
Pelantikan Bupati Jepara Akhir Maret 2012
Berita Lampung - Pelantikan Bupati Jepara Akhir Maret 2012 : Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Jawa Tengah (Jateng) memperkirakan pelantikan Bupati Jepara periode 2012-2016 dilaksanakan akhir Maret 2012. Ini menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil sengketa pemilihan kepala daerah setempat.
“Saat ini, surat usulan pelantikan bupati terpilih masih dibahas di Dewan Perwakilan Daerah setempat,” kata Asisten Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono di Semarang, Sabtu (10/3/2012)
Menurut dia, DRPD Jepara telah memperoleh pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan sengketa pemilihan umum kepala daerah ini.
Selanjutnya, kata dia, DPRD akan membahas pelaksanaan pelantikan bupati terpilih untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Saat ini masih dibahas di DPRD dan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri akan mengirim surat balasan ke DPRD Jepara perihal pelantikan tersebut.
Berdasarkan surat balasan tersebut, menurut dia, DPRD Japara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membahas waktu pelantikan Bupati Jepara.
“Setelah surat dari Kementerian Dalam Negeri turun, kemungkinan masih butuh waktu sekitar sepekan untuk melakukan persiapan,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, pelantikan Bupati Jepara periode 2012-2016 diperkirakan akhir bulan maret.
Karena masa jabatan Bupati Jepara habis pada tanggal 5 Maret 2012, Sekretaris Daerah, Sholih, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan calon Bupati Jepara Nur Yahman-Aris Isnandar.
Dengan demikian, pasangan Ahmad Marzuqi-Subroto dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2012.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
“Saat ini, surat usulan pelantikan bupati terpilih masih dibahas di Dewan Perwakilan Daerah setempat,” kata Asisten Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono di Semarang, Sabtu (10/3/2012)
Menurut dia, DRPD Jepara telah memperoleh pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan sengketa pemilihan umum kepala daerah ini.
Selanjutnya, kata dia, DPRD akan membahas pelaksanaan pelantikan bupati terpilih untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Saat ini masih dibahas di DPRD dan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri akan mengirim surat balasan ke DPRD Jepara perihal pelantikan tersebut.
Berdasarkan surat balasan tersebut, menurut dia, DPRD Japara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membahas waktu pelantikan Bupati Jepara.
“Setelah surat dari Kementerian Dalam Negeri turun, kemungkinan masih butuh waktu sekitar sepekan untuk melakukan persiapan,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, pelantikan Bupati Jepara periode 2012-2016 diperkirakan akhir bulan maret.
Karena masa jabatan Bupati Jepara habis pada tanggal 5 Maret 2012, Sekretaris Daerah, Sholih, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan calon Bupati Jepara Nur Yahman-Aris Isnandar.
Dengan demikian, pasangan Ahmad Marzuqi-Subroto dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2012.
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Politik Uang pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012
Berita Lampung - Politik Uang pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012 : Pesta demokrasi warga Kabupaten Bekasi yang pada Minggu (11/3) hari ini memilih pemimpinnya untuk periode 2012-2017 terusik dengan politik uang. Hari-hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, aksi politik uang semakin santer.
Ketua Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Bekasi Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah menerima empat laporan aksi politik uang dari tim sukses pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat). Keempat temuan tersebut tengah diperdalam bukti-bukti dan pelaku yang diadukannya.
"Kalau memang terbukti ada pelanggaran akan ada penindakan lanjutan oleh pihak kepolisian. Sementara pembuktiannya dilakukan di pengadilan," kata Mulyadi, Sabtu (10/3).
Ketua tim sukses Dahsyat, Waras Wasisto menyebutkan, dua dari empat kasus yang dilaporkannya kepada Panwaslu ditemukan pada Sabtu (10/3). Masing-masing dilakukan oleh kubu Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) dan Sa'duddin-Jamalulail Yunus (Saja).
Kubu Nero kedapatan membagikan uang kepada warga di Kecamatan Tambun Selatan oleh satuan tugas politik uang yang sengaja dibentuk tim Dahsyat.
Modusnya dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk membagikan uang senilai Rp 60.000,00 seraya menyuruh memilih pasangan nomor urut 1 itu saat pemilihan.
"Salah satu ketua RT yang melaporkannya. Kebetulan yang bersangkutan simpatisan Dahsyat, sehingga langsung melaporkannya untuk kemudian kami tindak lanjuti. Pelakunya satu orang dan sudah kami serahkan ke Panwaslu berikut barang bukti yang dibawanya," ucap Waras.
Temuan kedua ialah di Kecamatan Cibarusah. Pelakunya diindikasikan merupakan kubu Saja. "Rincian jumlah uang yang diberikan belum jelas, tapi ada upaya mengajak warga untuk mencoblos kandidat incumbent," katanya
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Ketua Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Bekasi Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah menerima empat laporan aksi politik uang dari tim sukses pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat). Keempat temuan tersebut tengah diperdalam bukti-bukti dan pelaku yang diadukannya.
"Kalau memang terbukti ada pelanggaran akan ada penindakan lanjutan oleh pihak kepolisian. Sementara pembuktiannya dilakukan di pengadilan," kata Mulyadi, Sabtu (10/3).
Ketua tim sukses Dahsyat, Waras Wasisto menyebutkan, dua dari empat kasus yang dilaporkannya kepada Panwaslu ditemukan pada Sabtu (10/3). Masing-masing dilakukan oleh kubu Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) dan Sa'duddin-Jamalulail Yunus (Saja).
Kubu Nero kedapatan membagikan uang kepada warga di Kecamatan Tambun Selatan oleh satuan tugas politik uang yang sengaja dibentuk tim Dahsyat.
Modusnya dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk membagikan uang senilai Rp 60.000,00 seraya menyuruh memilih pasangan nomor urut 1 itu saat pemilihan.
"Salah satu ketua RT yang melaporkannya. Kebetulan yang bersangkutan simpatisan Dahsyat, sehingga langsung melaporkannya untuk kemudian kami tindak lanjuti. Pelakunya satu orang dan sudah kami serahkan ke Panwaslu berikut barang bukti yang dibawanya," ucap Waras.
Temuan kedua ialah di Kecamatan Cibarusah. Pelakunya diindikasikan merupakan kubu Saja. "Rincian jumlah uang yang diberikan belum jelas, tapi ada upaya mengajak warga untuk mencoblos kandidat incumbent," katanya
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Aneh satu desa tidak adapat memilih undangan pilkada bekasi hari ini
Berita Lampung - Aneh satu desa tidak adapat undangan memilih pilkada bekasi hari ini : Pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bekasi, satu Desa Mekarjaya, Kedungwaringin, warganya tidak menerima surat undangan memilih. Kondisi ini langsung disikapi tim DAHSYAT dengan mendesak KPUD dan Panwaslukada bergerak aktif menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, tim pemenangan pasangan Darip-Jejen Sayuti ini menuding terjadi kecurangan sistematis dan terorganisir.
Tudingan tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan DAHSYAT Yaya Ropandi. Sinyalemen terjadinya kecurangan tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan politik uang di Tambun Selatan dan banyaknya pendukung DAHSYAT tidak menerima undangan memilih.
’’Kami akan meneruskan ini ke Panwaslukada dan tidak akan berhenti sampai titik darah penghabisan,” tutur Yaya saat preskon di kantor tim advokasi DAHSYAT, Grand Wisata, Tambun Selatan, Sabtu (10/9).
Desk Pilkada DPP PDIP, Deddy Sitorus membeberkan, politik uang gencar terjadi di Tambun Selatan. Dia menilai, Pemilukada 2012 kotor dan rusak akibat kecurangan sistemis dan terorganisir yang sudah disusun untuk memenangkan salah satu calon. Deddy menjamin, politik yang dilakukan pasangan lain sangat kotor dan menciderai pesta demokrasi.
’’Proses demokrasi yang bersih saat ini hanya mimpi. Kecurangan terjadi di mana-mana dan ini pemilukada yang paling kotor,” ungkapnya.
Deddy menambahkan, pihaknya juga tetap menggugat pemilukada meski menang dan meminta untuk dilakukan audit di KPUD. ’’Kelemahannya, masyarakat takut menjadi saksi. Ini juga menjadi bukti kurangnya persiapan pasangan lain, sehingga menempuh cara-cara curang,” terangnya.
Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Heri Mei Oloan menghimbau masyarakat untuk tetap datang ke TPS dan membawa KTP jika tidak menerima undangan pemilih. Jika perlu, kata dia proses perhitungan suara juga disaksikan masyarakat, agar lima tahun ke depan benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
’’Masyaraka t harus aktif, jangan sampai kecurangan yang sistematis merusak masa depan masyarakat Kabupaten Bekasi,” imbuhnya
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Tudingan tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan DAHSYAT Yaya Ropandi. Sinyalemen terjadinya kecurangan tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan politik uang di Tambun Selatan dan banyaknya pendukung DAHSYAT tidak menerima undangan memilih.
’’Kami akan meneruskan ini ke Panwaslukada dan tidak akan berhenti sampai titik darah penghabisan,” tutur Yaya saat preskon di kantor tim advokasi DAHSYAT, Grand Wisata, Tambun Selatan, Sabtu (10/9).
Desk Pilkada DPP PDIP, Deddy Sitorus membeberkan, politik uang gencar terjadi di Tambun Selatan. Dia menilai, Pemilukada 2012 kotor dan rusak akibat kecurangan sistemis dan terorganisir yang sudah disusun untuk memenangkan salah satu calon. Deddy menjamin, politik yang dilakukan pasangan lain sangat kotor dan menciderai pesta demokrasi.
’’Proses demokrasi yang bersih saat ini hanya mimpi. Kecurangan terjadi di mana-mana dan ini pemilukada yang paling kotor,” ungkapnya.
Deddy menambahkan, pihaknya juga tetap menggugat pemilukada meski menang dan meminta untuk dilakukan audit di KPUD. ’’Kelemahannya, masyarakat takut menjadi saksi. Ini juga menjadi bukti kurangnya persiapan pasangan lain, sehingga menempuh cara-cara curang,” terangnya.
Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Heri Mei Oloan menghimbau masyarakat untuk tetap datang ke TPS dan membawa KTP jika tidak menerima undangan pemilih. Jika perlu, kata dia proses perhitungan suara juga disaksikan masyarakat, agar lima tahun ke depan benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
’’Masyaraka t harus aktif, jangan sampai kecurangan yang sistematis merusak masa depan masyarakat Kabupaten Bekasi,” imbuhnya
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Hasil Quick count Pilkada Kabupaten Bekasi 2012
Berita Lampung - Hasil Quick count Pilkada Kabupaten Bekasi 2012, : pemilihan umum pemilukada kabuapten bekasi 2012, di gelar hari ini, Pesta demokrasi warga Kabupaten Bekasi pada Minggu (11/3) memilih pemimpinnya untuk periode 2012-2017.
Seperti diketahui Pilkada Kab. Bekasi diikuti kubu Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) dan Sa'duddin-Jamalulail Yunus (Saja) serta Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat). untuk Hasil Quick count Pilkada Kabupaten Bekasi 2012,
Berdasarkan penghitungan cepat Radio Dakta Bekasi, yang menyebar para relawan secara acak di 23 kecamatan, pasangan Saja hingga pukul 15.30 WIB telah mengantongi 11.746 suara atau 49, 07 persen.
"Sampai pukul 15.30 WIB, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) mengantongi 7.258 atau 30,32 persen, Sa`duddin-Jamalullail Yunus (Saja) 11.746 atau 49,07 persen, dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) memperoleh 4.933 atau 20,61 persen
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
hasil pilkada bekasi 11 maret 2012, pemenang pemilukada bekasi 2012, penghitungan suara pemilukada bekasi 2012, hasil quick count pilkada bekasi 2012
Seperti diketahui Pilkada Kab. Bekasi diikuti kubu Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) dan Sa'duddin-Jamalulail Yunus (Saja) serta Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat). untuk Hasil Quick count Pilkada Kabupaten Bekasi 2012,
Berdasarkan penghitungan cepat Radio Dakta Bekasi, yang menyebar para relawan secara acak di 23 kecamatan, pasangan Saja hingga pukul 15.30 WIB telah mengantongi 11.746 suara atau 49, 07 persen.
"Sampai pukul 15.30 WIB, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) mengantongi 7.258 atau 30,32 persen, Sa`duddin-Jamalullail Yunus (Saja) 11.746 atau 49,07 persen, dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) memperoleh 4.933 atau 20,61 persen
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
hasil pilkada bekasi 11 maret 2012, pemenang pemilukada bekasi 2012, penghitungan suara pemilukada bekasi 2012, hasil quick count pilkada bekasi 2012
Alokasi Anggaran Pilkada Tanggamus 2012
Berita Lampung - Alokasi Anggaran Pilkada Tanggamus 2012 : Alokasi anggaran terbesar pilkada akan digunakan untuk honor penyelenggara pilkada mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai tingkat kecamatan. Sekitar 60 persen alokasi anggaran penyelenggaraan pikada di Tanggamus akan digunakan untuk pembayaran honor panitia penyelenggara.
Panitia penyelenggara pilkada terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) di TPS. PPK beranggotakan lima orang, PPS tiga orang, dan KPPS tujuh orang.
Ketua KPU Tanggamus Herfan Zaili menjelaskan, honor ketua PPK sebesar Rp 1 juta dan anggota Rp 750 ribu. Sedangkan honor ketua PPS Rp 400 ribu dan anggota Rp 300 ribu. Adapun honor ketua KPPS Rp 250 ribu dan anggota Rp 200 ribu.
Honor untuk PPK dan PPS akan diberikan setiap bulan. Sesuai peraturan, PPK dan PPS akan bekerja selama 6-8 bulan. Sementara, KPPS bekerja paling lambat satu minggu. Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Panitia penyelenggara pilkada terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) di TPS. PPK beranggotakan lima orang, PPS tiga orang, dan KPPS tujuh orang.
Ketua KPU Tanggamus Herfan Zaili menjelaskan, honor ketua PPK sebesar Rp 1 juta dan anggota Rp 750 ribu. Sedangkan honor ketua PPS Rp 400 ribu dan anggota Rp 300 ribu. Adapun honor ketua KPPS Rp 250 ribu dan anggota Rp 200 ribu.
Honor untuk PPK dan PPS akan diberikan setiap bulan. Sesuai peraturan, PPK dan PPS akan bekerja selama 6-8 bulan. Sementara, KPPS bekerja paling lambat satu minggu. Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Gempa 5,1 Skala Richter goncang lampung barat semalam
Berita Lampung Gempa 5,1 Skala Richter goncang lampung barat semalam : Gempa bumi berkekuatan 5,1 Skala Richter mengguncang Lampung Barat pada Sabtu malam, tepatnya berada 133 kilometer Barat Daya Lampung Barat.
Berdasarkan data dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berada pada 5.25 Lintang Selatan dan 103.71 Bujur Timur.
Gempa yang terjadi pada pukul 23:00:51 waktu Indonesia bagian barat tersebut tidak berpotensi untuk menimbulkan tsunami.
Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sepuluh kilometer dan berada pada 150 km Barat Daya Tanggamus-Lampung, 173km Barat Daya Pringsewu-Lampung, 188 km Barat Daya Bandar Lampung-Lampung, dan 342 km Barat Daya Jakarta-Indonesia.
(T. V003)
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Berdasarkan data dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berada pada 5.25 Lintang Selatan dan 103.71 Bujur Timur.
Gempa yang terjadi pada pukul 23:00:51 waktu Indonesia bagian barat tersebut tidak berpotensi untuk menimbulkan tsunami.
Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sepuluh kilometer dan berada pada 150 km Barat Daya Tanggamus-Lampung, 173km Barat Daya Pringsewu-Lampung, 188 km Barat Daya Bandar Lampung-Lampung, dan 342 km Barat Daya Jakarta-Indonesia.
(T. V003)
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Sabtu, 03 Maret 2012
parliamentary threshold (PT) pemilu 2014
Berita Lampung - parliamentary threshold (PT) pemilu 2014 : Pembahasan RUU Pemilu di DPR masih mentok di beberapa pasal krusial. Namun untuk angka Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 mengerucut pada 4 persen.
"Sebetulnya kalau diluhat dari perkembangan di Panja dari 4 krusial itu kan sudah ada beberapa pengerucutan kesepakatan. Parliamentary Threshold sudah pada angka 4 persen. Kedua masalah perhitungan suara, habis dibagi di dapil. Tinggal dua lagi sistem pemilu dan alokasi kursi per dapil
Namun kemajuan penting itu belum diumumkan secara resmi dalam pengambilan keputusan. Mengingat saat ini sejumlah fraksi masih terus melakukan lobi-lobi.
bagaimana pendapat Anda jika PT di tetapkan 4 % ?
dan apa dampaknya terhadap Partai politik ?
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
"Sebetulnya kalau diluhat dari perkembangan di Panja dari 4 krusial itu kan sudah ada beberapa pengerucutan kesepakatan. Parliamentary Threshold sudah pada angka 4 persen. Kedua masalah perhitungan suara, habis dibagi di dapil. Tinggal dua lagi sistem pemilu dan alokasi kursi per dapil
Namun kemajuan penting itu belum diumumkan secara resmi dalam pengambilan keputusan. Mengingat saat ini sejumlah fraksi masih terus melakukan lobi-lobi.
bagaimana pendapat Anda jika PT di tetapkan 4 % ?
dan apa dampaknya terhadap Partai politik ?
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Jumat, 02 Maret 2012
Jalan Tol Lampung - Aceh segera di bangun
Berita Lampung - Jalan Tol Lampung - Aceh segera di bangun : Jalan tol Lampung tembus Aceh sepanjang 2.700 kilometer, dalam waktu dekat akan terealisasi.
Percepatan mengenai proyek tersebut, yang dinamai jalan tol Trans Sumatera Highway, Selasa 921/2), dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) antara Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), Pemprov Sumatera Utara (Sumut), dan Pemprov Riau minus Lampung dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, di Palembang, Sumatera Selatan.
“Rapat antara 10 gubernur di Sumatera, menteri BUMN, dan PT Jasa Marga untuk membahas percepatan pembangunan tol Trans Sumatera Highway telah menghasilkan satu kemajuan yang signifikan bagi terealisasinya proyek ini,” ujar Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Selasa (21/2).
Alex menjelaskan, penandatanganan Mou merupakan langkah awal percepatan pembangunan jalan tol yang akan menggabungkan konsep high grade highway (HGH) dan konsep full standard.
Pada rapat tersebut, Pemprov Sumsel mengajukan sedikitnya empat ruas jalan yang akan dibangun serta terintegrasi dengan tol Trans Sumatera Highway. Namun, realisasi pembangunan ruas jalan Prabumulih- Palembang diprioritaskan, karena dinilai sudah sangat mendesak.
Saat ini, ungkap Alex, pihaknya masih memikirkan pembebasan lahan yang dananya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) Sumsel 2012. Dia juga mengharapkan, bantuan dana dari APBN.
“Untuk biayanya masih dihitung, tapi tak perlu menunggu biaya ataupun feasibility study (FS) karena potensi ekonomi ke depan luar biasa, ungkap Alex.
Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengaku berani menandatangani Mou meskipun belum mendapatkan hasil studi kelayakan serta detail engineering design (DED) pembangunan ruas jalan di masing-masing daerah karena alasan tertentu.
“Alasannya karena MoU ini merupakan start awal untuk merealisasikan pembangunan tol. Setelah MoU, barulah kita periksa secara bersama FS maupun DED-nya masing-masing,” kata Adityawarman.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan, kehadirannya dalam acara itu untuk memfasilitasi pertemuan agar BUMN yang bergerak di bidang pembangunan serta pengelolaan jalan tol tidak lambat merespons peluang hingga pembangunan jalan tol jatuh ke tangan swasta.
“Sebab saya memiliki ideologi bahwa Sumatera dengan asupan listrik yang cukup dan terealisasinya pembangunan jalan tol akan menjadi wilayah yang luar biasa potensinya,” kata mantan dirut PLN ini.
Dahlan Iskan meyakini, Sumatera mampu mengalahkan kemajuan di Jawa, terlebih adanya percepatan pembangunan infrastruktur yang membentang dari Lampung hingga Aceh.
"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," kata Dahlan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).
Menurut Dahlan, potensi kekayaan alam di Sumatera sangat besar dan masih sangat banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur. Semua ini akan memacu pembangunan ekonomi di kawasan ini.
Dalam pertemuan tersebut, berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan antara Kementerian BUMN dan sejumlah gubernur untuk mempercepat infrastruktur di Sumatera.
"Saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekadar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya.
Dua bulan ke depan, direncanakan akan kembali digelar pertemuan serupa dengan agenda lebih konkret dan Riau akan menjadi tuan rumah. Provinsi Riau termasuk paling siap menyambut rencana tersebut.
Pembangunan jalan tol Lampung hingga Aceh tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 150 triliun. Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 km sudah selesai pembebasan lahannya tahun ini.
Selain Pekanbaru-Dumai, Riau juga merencanakan pembangunan jalan tol. Pekanbaru-Pelalawan-Rengat (202 km), Pekanbaru-Siak-Buton (70 km), Pekanbaru-perbatasan Sumbar (150 km), dan Rengat-Kuala Enok (70 km).
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Percepatan mengenai proyek tersebut, yang dinamai jalan tol Trans Sumatera Highway, Selasa 921/2), dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) antara Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), Pemprov Sumatera Utara (Sumut), dan Pemprov Riau minus Lampung dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, di Palembang, Sumatera Selatan.
“Rapat antara 10 gubernur di Sumatera, menteri BUMN, dan PT Jasa Marga untuk membahas percepatan pembangunan tol Trans Sumatera Highway telah menghasilkan satu kemajuan yang signifikan bagi terealisasinya proyek ini,” ujar Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Selasa (21/2).
Alex menjelaskan, penandatanganan Mou merupakan langkah awal percepatan pembangunan jalan tol yang akan menggabungkan konsep high grade highway (HGH) dan konsep full standard.
Pada rapat tersebut, Pemprov Sumsel mengajukan sedikitnya empat ruas jalan yang akan dibangun serta terintegrasi dengan tol Trans Sumatera Highway. Namun, realisasi pembangunan ruas jalan Prabumulih- Palembang diprioritaskan, karena dinilai sudah sangat mendesak.
Saat ini, ungkap Alex, pihaknya masih memikirkan pembebasan lahan yang dananya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) Sumsel 2012. Dia juga mengharapkan, bantuan dana dari APBN.
“Untuk biayanya masih dihitung, tapi tak perlu menunggu biaya ataupun feasibility study (FS) karena potensi ekonomi ke depan luar biasa, ungkap Alex.
Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengaku berani menandatangani Mou meskipun belum mendapatkan hasil studi kelayakan serta detail engineering design (DED) pembangunan ruas jalan di masing-masing daerah karena alasan tertentu.
“Alasannya karena MoU ini merupakan start awal untuk merealisasikan pembangunan tol. Setelah MoU, barulah kita periksa secara bersama FS maupun DED-nya masing-masing,” kata Adityawarman.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan, kehadirannya dalam acara itu untuk memfasilitasi pertemuan agar BUMN yang bergerak di bidang pembangunan serta pengelolaan jalan tol tidak lambat merespons peluang hingga pembangunan jalan tol jatuh ke tangan swasta.
“Sebab saya memiliki ideologi bahwa Sumatera dengan asupan listrik yang cukup dan terealisasinya pembangunan jalan tol akan menjadi wilayah yang luar biasa potensinya,” kata mantan dirut PLN ini.
Dahlan Iskan meyakini, Sumatera mampu mengalahkan kemajuan di Jawa, terlebih adanya percepatan pembangunan infrastruktur yang membentang dari Lampung hingga Aceh.
"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," kata Dahlan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).
Menurut Dahlan, potensi kekayaan alam di Sumatera sangat besar dan masih sangat banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur. Semua ini akan memacu pembangunan ekonomi di kawasan ini.
Dalam pertemuan tersebut, berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan antara Kementerian BUMN dan sejumlah gubernur untuk mempercepat infrastruktur di Sumatera.
"Saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekadar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya.
Dua bulan ke depan, direncanakan akan kembali digelar pertemuan serupa dengan agenda lebih konkret dan Riau akan menjadi tuan rumah. Provinsi Riau termasuk paling siap menyambut rencana tersebut.
Pembangunan jalan tol Lampung hingga Aceh tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 150 triliun. Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 km sudah selesai pembebasan lahannya tahun ini.
Selain Pekanbaru-Dumai, Riau juga merencanakan pembangunan jalan tol. Pekanbaru-Pelalawan-Rengat (202 km), Pekanbaru-Siak-Buton (70 km), Pekanbaru-perbatasan Sumbar (150 km), dan Rengat-Kuala Enok (70 km).
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
PDI Usung incumbent di pilkada kalbar 2012
Berita Lampung - PDI Usung incumbent di pilkada kalbar 2012 : Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2012, kabar tak sedap sedikit menghampiri kubu incumbent Gubernur Cornelis dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Santer beredar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tak setuju Cornelis berpasangan dengan Christiandy.
Dikabarkan, Mega menganggap Christiandi orang Demokrat karena kini menjabat Dewan Pakar Demokrat Kalbar. Kalau pasangan Cornelis-Christiandy maju, harusnya sinergi antara PDIP-Demokrat. Namun dalam kenyataannya Demokrat punya pilihan calon lain.
Hanya saja Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo, mempunyai penilaian berbeda. Menurutnya, kinerja Gubernur dan Wagub Kalbar selama hampir lima tahun ini cukup bagus terutama dalam peningkatan kualitas pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Kalbar.
"Kinerjanya pada posisi yang cukup bagus. Menurut saya, apa salahnya pasangan ini diperpanjang masa jabatan lima tahun lagi ke depan," kata Tjahjo kepada JPNN, Kamis (1/3).
Menurutnya, PDI Perjuangan memberi dukungan penuh jika pasangan Cornelis dan Christiandy maju lagi. "PDI Perjuangan sangat mendukung kalau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang berkoalisi dan bekerja bersama untuk masyarakat dan daerah Kalbar," kata mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR itu.
Hanya saja ia tidak menjawab tegas isu bahwa Mega tak setuju jika Cornelis berpasangan dengan Christiandy. Alasannya, karena keputusannya ditentukan daerah. "Keputusan pada Gubernur Kalbar yang juga Ketua PDI Perjuangan Kalbar," ujar Anggota Komisi I DPR RI
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Dikabarkan, Mega menganggap Christiandi orang Demokrat karena kini menjabat Dewan Pakar Demokrat Kalbar. Kalau pasangan Cornelis-Christiandy maju, harusnya sinergi antara PDIP-Demokrat. Namun dalam kenyataannya Demokrat punya pilihan calon lain.
Hanya saja Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo, mempunyai penilaian berbeda. Menurutnya, kinerja Gubernur dan Wagub Kalbar selama hampir lima tahun ini cukup bagus terutama dalam peningkatan kualitas pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Kalbar.
"Kinerjanya pada posisi yang cukup bagus. Menurut saya, apa salahnya pasangan ini diperpanjang masa jabatan lima tahun lagi ke depan," kata Tjahjo kepada JPNN, Kamis (1/3).
Menurutnya, PDI Perjuangan memberi dukungan penuh jika pasangan Cornelis dan Christiandy maju lagi. "PDI Perjuangan sangat mendukung kalau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang berkoalisi dan bekerja bersama untuk masyarakat dan daerah Kalbar," kata mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR itu.
Hanya saja ia tidak menjawab tegas isu bahwa Mega tak setuju jika Cornelis berpasangan dengan Christiandy. Alasannya, karena keputusannya ditentukan daerah. "Keputusan pada Gubernur Kalbar yang juga Ketua PDI Perjuangan Kalbar," ujar Anggota Komisi I DPR RI
Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung
Langganan:
Komentar (Atom)